Solopos.com

Fenomena kemenangan 100 persen salah satu pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta membuat Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara.

Menurutnya, praktik politik uang di tingkat TPS pada pelaksanaan Pilkada DKI 2017 patut diduga sebagai biang keladinya.

Hal itu dikarenakan, sejauh ini tidak terlihat adanya upaya maksimal pencegahan pemilih membawa telepon genggam atau kamera miliknya dibawa masuk ke dalam bilik TPS.

Telepon genggam maupun kamera, menurut Sufmi, merupakan alat yang selama ini paling sering digunakan untuk transaksi politik uang.

"Foto kertas suara yang dicoblos biasanya digunakan sebagai bukti untuk mendapatkan uang suap," ujar Sufmi, Jakarta, Ahad (19/2).

Untuk itu, para penyelenggara pemilu dan masyarakat tak boleh mengabaikan informasi yang beredar di masyarakat terkait dugaan politik uang.

Adapun indikasi kuat lokasi yang terjadi politik uang adanya TPS yang meraih perolehan suara salah satu pasangan calon mencapai 100 persen.

"Di Jakarta tidak ada sistem noken dan masyarakat Jakarta sangat heterogen sehingga nyaris tidak masuk akal jika pasangan calon lain tidak meraih satupun suara. Di tengah kesulitan ekonomi yang dialami sebagian besar warga Jakarta saat ini, uang sejumlah ratusan ribu sebagai imbalan memilih bisa jadi sangat efektif dilakukan untuk meraih kemenangan secara curang," tuturnya.

Oleh karena itu, evaluasi di setiap TPS perlu dilakukan untuk menangkal praktik politik uang yang tidak dibenarkan dalam pelaksanaan Pilkada kemarin.

 

Sumber: Inilah.com

(rr)