aktual.co

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut ingin menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler yang menganut pemisahan negara dan agama. Menyusul, imbauannya agar semua pihak memisahkan persoalan politik dan agama untuk menghindari gesekan antar umat.‎

"Semua agama pada dasarnya baik. Oknumnya yang mungkin bermasalah," kata pengamat politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/3).‎

Menurutnya, nilai-nilai agama harus menyinari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Itu sebabnya, sila pertama dalam Pancasila menyebut Ketuhanan Yang Maha Esa yang juga disebut dalam Pembukaan UUD 1945.
 
"Hal demikian sebenarnya menjelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memuat sisi keagamaan sebagai filosofi kehidupannya sehari-hari dalam bernegara," jelas Igor.

Dalam praktiknya, agama dan politik justru saling menguatkan. Menopang dan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan berbangsa dan bernegara. Itu sebabnya, partai politik berbasis massa Islam tetap mendapat tempat pemilih di Indonesia. Bahkan, parpol nasionalis sekalipun mengadopsi spirit nasionalisme religius dalam platform program dan visi misi.

Igor mengatakan bahwa pemisahan agama dan politik sama saja mengingkari jati diri sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi agama sebagai fondasi.

"Atau dengan kata lain, Indonesia berarti adalah negara sekuler yang menganut pemisahan antara negara dan agama," imbuhnya.

(rr/Rmol/HY)