Kegiatan ekonomi digital di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Besarnya jumlah penduduk Indonesia ditambah semakin luasnya cakupan telepon selular dan internet menambah besar potensi Indonesia untuk menjadi kekuatan digital di kawasan regional, bahkan dunia.
Pada 2016, Indonesia tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan start-up terbesar di Asia Tenggara dengan 2000 start-up. Jumlah ini diperkirakan akan terus naik hingga 6,5 kali lipat pada 2020. Besarnya potensi pasar digital di Indonesia membuat pemain besar dunia, misalnya Alibaba, mulai melirik pasar Indonesia.
Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Rudiantara, menyatakan Market Exchange Rates (MERs) ekonomi Indonesia pada 2016 mencapai US$950 miliar dan diproyeksikan pada 2030 nilainya akan melonjak menjadi US$2,5 triliun. Pemerintah sendiri menargetkan ekonomi digital Indonesia pada 2020 akan mencapai US$130 miliar.
Untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi digital tersebut, pemerintah terus melakukan berbagai langkah konkret seperti peningkatan infrastruktur digital.
Saat ini potensi infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia telah mencakup sekitar 90% dari total populasi dengan lebih dari 126% tingkat penetrasi mobile.
Menteri Rudiantara juga menyatakan pemerintah tengah mengusulkan penyediaan satelit untuk mendorong penetrasi internet ke seluruh Nusantara pada 2021.
“Nantinya tidak ada wilayah di Indonesia yang tidak terjangkau oleh internet. Kemudahan untuk mengakses ini sangat penting untuk mengembangkan ekonomi digital kita,” ujar Rudiantara, saat membuka Indonesia E-commerce Summit and Exhibition (IESE) 2017 lalu di ICE, BSD (9/5).
Tiga faktor utama yang menjadi kunci pertumbuhan ekonomi digital Indonesia antara lain layanan digital economy sharing, pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM), dan inklusi keuangan.
Kegiatan economy sharing yang paling jelas terlihat di Indonesia, khususnya di kota besar, tercermin dari hadirnya layanan transportasi online seperti Go-Jek, Grab, dan Uber.
Menurut Rudiantara, kegiatan ekonomi berbasis teknologi seperti yang dilakukan oleh layanan transportasi ini cukup sukses menggerakkan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, pemerintah diharapkan membuat kebijakan yang mendukung agar kegiatan ekonomi berbasis digital tidak lantas menggerus kegiatan ekonomi konvensional.
Pertumbuhan marketplace juga turut membantu pengembangan UMKM di Indonesia. UMKM merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi PDB nasional dengan kontribusi mencapai 61,4%. Dengan memanfaatkan marketplace yang ada, seperti Blanja.com, Bukalapak, Elevenia, atau Tokopedia, para pelaku UMKM bisa menawarkan produk mereka ke pelanggan potensial di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia.
Kemudahan akses Internet melalui jaringan selular memungkinkan para pelaku untuk bertransaksi melalui telepon genggam mereka kapan pun dan di mana pun. Penyatuan dua kekuatan ekonomi ini, UMKM dan digital, akan mendongkrak potensi ekonomi Indonesia secara signifikan. Sinkronisasi kekuatan tersebut diharapkan bisa menghadirkan 8 juta UMKM Online yang bukan sekadar jadi pemain lokal, tapi juga dunia.
“Kominfo akan menggandeng berbagai stakeholders untuk mewujudkan program 8 juta UMKM Go Online yang tangguh,” tambah Rudiantara.
Dari sisi finansial, pemerintah melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menghadirkan program keuangan inklusif. Program ini, menurut laman BI, merupakan bentuk pendalaman layanan keuangan (financial service deepening) yang ditujukan kepada masyarakat bawah agar bisa memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal.
Hal ini sejalan dengan salah satu poin dalam peta jalan (roadmap) e-commerce, yaitu poin pendanaan.
Program ini diharapkan bisa menjawab salah satu kendala yang masih dihadapi industri e-commerce di Indonesia yaitu rendahnya penetrasi kartu debit dan kartu kredit. Menurut Rudiantara, sampai dengan tahun lalu finansial inklusi di Indonesia baru mencapai 39% dari total penduduk. Artinya, nyaris 60% penduduk Indonesia masih belum memiliki rekening bank yang terhubung ke kartu debit atau kartu kredit.
Pemerintah menargetkan pada 2020 jumlah penduduk yang memiliki rekening bank bisa mencapai 75%. Selain bisa mendukung pertumbuhan industri e-commerce, peningkatan literasi keuangan diharapkan bisa mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia.
(rr/HY)
Beningpost | Oleh Harun Yunus Posted: 24/05/2017 13:45:00 WIB