Gamawan Fauzi Siap Dikutuk Rakyat Indonesia Bila Menerima Duit e-KTP

Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membantah telah menerima uang dari terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-el, Andi Agustinus alias Andi Narogong. Gamawan membantah menerima bagian sebesar Rp 50 juta dari proyek yang merugikan negara sebanyak Rp2,3 triliun itu.

Golkar Simulasikan Pasangan Demiz-Demul

Partai Golkar mensimulasikan pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi atau sebaliknya sebagai salah satu alternatif yang akan diusung dalam Pilkada Jawa Barat 2018 nanti. "Kalau Demiz (Deddy Mizwar) dilepas Gerindra, menarik juga kalau kita wacanakan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, tinggal nambah empat kursi, kita bisa komunikasi dengan partai-partai yang ada, misal Hanura dan PAN," kata Wakil Sekjen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa I Partai Golkar, Ratu Dian Hatifah dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (2/10).

Jumlah Pengungsi Gunung Agung Sudah Menembus Angka 134 Ribu

Jumlah pengungsi dari ancaman meletusnya Gunung Agung terus bertambah. Hingga Kamis sore (28/9), jumlah pengungsi mencapai 134.229 jiwa di 484 titik pengungsian yang tersebar di 9 kabupaten/kota di Bali. “Banyaknya jumlah pengungsi ini disebabkan masyarakat yang tinggal di luar radius berbahaya pun ikut mengungsi,” kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB dalam siaran persnya kepada BeningPost.com hari ini, Kamis (28/9) di Jakarta. 

E-Tilang Terealisasi Merata Tahun 2019

Sistem tilang elektronik atau e-Tilang yang rencananya akan diterapkan di seluruh Indonesia kemungkinan baru akan efektif berlaku mulai 2019. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Royke Lumowa mengatakan, masih lamanya penerapan e-Tilang disebabkan banyaknya persiapan yang harus dilakukan. "Ya, paling akan bisa terealisasi secara merata di 2019," ucap Royke, usai menghadiri suatu acara di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Selasa (26/9)

Reaksi Zulhas Ketika Panglima TNI Dituduh Berpolitik

Suasana politik menjelang Pilpres 2019 sudah mulai memanas. Bahkan pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo soal isu impor 5.000 senjata ilegal dianggap sebagai manuver politik untuk pencapresan 2019 tersebut. Namun, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan wajar saja setiap orang berpolitik. Tapi, untuk Panglima TNI dia tidak tahu yang sebenarnya.  

Dedi Mulyadi Diminta Rp10 M Agar Dapat Dukungan

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan, pernah diminta Rp10 miliar oleh seseorang yang mengaku dekat dengan petinggi DPP Golkar untuk mendapatkan dukungan maju menjadi calon Gubernur Jabar pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jabar 2018.

Seringkali Menimbulkan Mudarat, MUI Fatwakan Nikah Siri Haram

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerukan kepada umat Islam untuk menghindari pernikahan secara siri. Alasannya, meskipun pernikahan siri tetap sah secara hukum agama, tapi menjadi haram jika menimbulkan mudarat atau dampak negatif.   

Komisi I DPR RI Panggil Panglima TNI dan Kepala BIN Soal Senjata Ilegal

Anggota Komisi I DPR, Supiadin Aries Saputra, mengatakan komisinya dalam waktu dekat ini berencana memanggil Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan terkait pembelian lima ribu pucuk senjata. Pemanggilan akan dilakukan secara bertahap. "Di forum berbeda dong. Kalau disamakan nanti membenturkan," kata Supiadin di gedung DPR, Jakarta, Senin (25/9). 

Anjuran Nobar Film G30S/PKI Tak Perlu Dipolemikkan

"Menonton film sejarah memang perlu bagi generasi berikutnya untuk memahami sejarah kebangsaan Indonesia secara utuh. Kita tak perlu malu, marah atau kesal menonton film sejarah. Ajakan atau anjuran menonton tak perlu dipolemikkan apalagi sampai membuat bangsa ini bertengkar dan berselisih," kata Wiranto, di Jakarta, Ahad (24/9). Menurut dia, anjuran Presiden Joko Widodo untuk mempelajari sejarah kebangsaan dengan menyesuaikan cara penyajian agar mudah dipahami generasi milenial merupakan kebijakan rasional.  

Menkopolhukam: Konten Film G30S/PKI Tak Akan Diubah

Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan, Presiden Jokowi tak ingin mengubah konten film pengkhianatan G30S/PKI. Menurut dia, Presiden hanya mengusulkan agar penyajian film ini disesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga mudah dicerna oleh para penontonnya. Wiranto mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi yang menginginkan ada daur ulang film itupun tak hanya diperuntukkan untuk film G30S/PKI, namun juga film-film dokumentasi lainnya.

Legislator Ini Kecewa TV Swasta Cuek Imbauan Panglima

Anggota Komisi I DPR Bobby Aditya Rizaldi menyayangkan stasiun televisi swasta yang tidak merespons imbauan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal pemutaran film G30S/PKI. "Sudah tepat bila Panglima TNI minta dukungan pemerintah agar TVRI yang menyiarkan film tersebut," kata Bobby di Gedung DPR, Jumat (22/9).  

Polda Metro Dibekali 800 Kamera Pantau Lalu Lintas

Pihak Polda Metro Jaya memiliki 800 kamera pemantau atau "closed camera television" (CCTV) yang tersebar di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya guna memantau lalu lintas. "Kamera itu untuk memantau arus lalu lintas saja," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Halim Pagarra di Jakarta, Kamis (5/10).

Pengungsi Rohingya di Bangladesh Menyentuh Angka 700 Ribu Jiwa

Jumlah Muslim Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh sejak Agustus untuk menghindari kekerasan di Myanmar telah mencapai 500 ribu orang. Demikian pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Kamis. Deputi juru bicara PBB, Farhan Haq mengatakan dikombinasikan dengan pengungsi yang melarikan diri sebelumnya, jumlah total Rohingya di Bangladesh diyakini lebih dari 700.000 orang.

Tersangka Korupsi Alquran `Hanya` Dihukum 4 Tahun Penjara

Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Fahd El Fouz divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (28/9). Ia juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Fahd terbukti menerima suap Rp3,41 miliar dalam perkara kasus pengadaan laboratorium komputer MTs dan Al Quran tahun anggaran 2011-2012 di Kementerian Agama.

Hampir 100 Ribu Jiwa, Pengungsi Gunung Agung Terus Meningkat

Jumlah pengungsi Gunung Agung terus bertambah. Hingga sore ini jumlahnya mencapai 96.086 jiwa yang tersebar di 430 titik pengungsian di 9 kabupaten/kota di Bali. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho mengungkapkan, sebaran pengungsi tersebut adalah di Kabupaten Badung 15 titik (5.879 jiwa), Kabupaten Bangli 30 titik (5.076 jiwa), Kabupaten Buleleng 26 titik (16.901 jiwa), Kota Denpasar 27 titik (2.539 jiwa), Kabupaten Gianyar 13 titik (1.011 jiwa).

Penyerapan Anggaran DKI Era Jokowi-Ahok-Djarot Terburuk Sepanjang Sejarah

Koordinator Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu menyebutkan Pemprov DKI di era Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat merupakan masa terburuk dalam penyerapan anggaran. Pasalnya, sejak tampuk kekuasaan Pemprov DKI Jakarta berganti pada 2012-2017, terbukti penyerapan anggaran terbilang rendah alias acak-acakan. Dimana rata-rata penyerapan anggaran per tahun hanya berkisar 50 persen.

Beli Senjata Tak Perlu Izin TNI dan Presiden

Senjata yang dibeli oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri bukanlah merupakan senjata serbu. Karenanya, tak perlu meminta izin kepada TNI bahkan kepada Presiden. "Enggak ada (izin dari TNI atau Presiden)," tegas Kadiv Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto saat ditemui di Mabes Polri, Senin (25/9).

Survei LKPI: Elektabilitas Deddy Mizwar Semakin Melejit, Kang Emil Cenderung Menurun

Lembaga Kajian Pemilu Indonesia kembali menggelar survei untuk Pilkada Jawa Barat. Survei yang bertema 'Jajak Pendapat Masyarakat Jawa Barat Mengkukuhkan Tokoh Yang Dinginkan Sebagai Gubernur Jawa Barat Pada Pilgub Jawa Barat 2018' ini, untuk mencari tahu siapakah sosok yang akan menggantikan Ahmad Heryawan yang telah memimpin Jawa Barat dua periode. Direktur Eksekutif LKPI, Arifin Nur Cahyono mengatakan bahwa survei yang dilakukan lembaga ini telah dilakukan dua kali. Di mana survei pertama dilakukan pada bulan Mei lalu itu ditemukan bahwa Wakil Gubernur Jawa Barat saat ini, Dedi Mizwar unggul dari beberapa tokoh potensial lainnya.

Soal 5.000 Senjata Ilegal, Demokrat Tuding Panglima TNI Bermanuver Politik

Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal adanya institusi non militer yang memesan 5.000 senjata ilegal terus menuai kritikan. Kader Partai Demokrat menuding Gatot tengah bermanuver politik.  "Kita semua perlu lebih tenang dan menjaga jarak dari manuver-manuver politik yang sudah menabrak batas kepatutan maupun undang-undang. Contohnya, manuver politik Panglima TNI Gatot Nurmantyo‎," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik dalam siaran persnya, Ahad (24/9). 

MUI: Barang Sitaan KPK Halal dan Sah Dibeli

Ketua Komisi Dakwah MUI, KH Cholil Nafis meminta kepada masyarakat tidak galau jika berencana membeli barang sitaan para koruptor yang dilelang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jual beli dari proses tersebut, Cholil memastikan adalah sah, dan halal. "Lelang (hasil sitaan) yang dilakukan oleh KPK, itu kan dari orang-orang yang korupsi. Korupsi uang negara, korupsi terhadap proyek masyarakat. Nah, pada saat dia (pelaku korupsi) ditangkap, maka barang-barang hasil sitaan itu jadi milik negara," KH Cholil Nafis Jumat (22/9) di Jakarta.

Kang Emil Emoh Tanggapi Soal Surat Dukungan DPP Golkar untuk Dirinya

Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil enggan menanggapi beredarnya surat dukungan DPP Golkar terhadapnya untuk Pilgub Jawa Barat. Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, mengaku belum mendapat pemberitahuan resmi dari Partai Beringin. Menurutnya, hal ini yang berbeda dengan NasDem dan PKB yang mengusung secara resmi dan sudah berkomunikasi dengannya.  

Mengapa Jokowi Ingin Memperbaharui Film G30S/PKI?

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai pernyataan Presiden Joko Widodo yang ingin memperbaharui film G 30 S/PKI, bertujuan untuk meluruskan sejarah perjuangan bangsa dengan benar. "Niat pak Presiden itu harus didasari bahwa beliau ingin meluruskan tapak-tapak sejarah perjuangan bangsa dengan benar, tanpa ada rekayasa, itu aja," ujar Tjahjo di Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (20/9).  


Ibrahim, Orang Dianggap “Gila” yang Jadi Nabi

Hartono Kohar, Penyuka Ziarah Kubur

Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapaknya tiga agama Samawi: Islam, Kristen dan Judaism, maklum pembawa ketiga agama tesebut adalah keturunan nabi Ibrahim. Islam yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ismail, anaknya Ibrahim lewat istrinya Siti Hajar yang konon seorang budak wanita berkulit hitam, sementara Kristiani dan Judaism diterima oleh keturunan Ibrahim lewat istrinya Siti Sarah yang seorang wanita bangsawan cantik berkulit bersih. Jangan heran, kalau sebagian penganut Kristiani dan Judaism merasa mereka lebih tinggi dan memandang rendah kaum muslimin mengingat Nabi mereka lahir dari istri Nabi Ibrahim yang seorang bangsawan.

 

Jill Abramson

Agar Menang, Clinton Harus Meniru Jiwa Perjuangan Sanders

Jill Abramson, Kolumnis politik untuk media `The Guardian`, Editor senior di `New York Times`

Apa yang Bernie Sanders perjuangkan? Selain pidato inspiratif, seorang calon presiden Amerika Serikat (AS) harus memiliki rencana kebijakan dan program kerja yang jelas. Namun, pada suatu pertemuan dengan dewan redaksi New York Daily News, Sanders tidak dapat menjelaskan rencana kebijakannya secara spesifik dan jelas, tanpa membuat negara bangkrut.


Mengapa New York Penting bagi Sanders dan Clinton?

Clinton telah memenangkan lebih banyak negara bagian, mayoritas suara, dan delegasi, namun Sanders memiliki momentum. Sanders memenangkan 7 dari 8 pemilihan pendahuluan terakhir, termasuk pemilihan pendahuluan Wisconsin dan kaukus Wyoming pekan lalu. Namun, pemilihan pendahuluan New York tanggal 19 April dan serangkaian negara bagian lainnya pada 26 April memberikan kesempatan bagi Clinton untuk mengubah wacana, baik secara praktis maupun psikologis.

Jeremy W. Peters

Pemilih Biasa Merasa Tersisihkan oleh `Superdelegate`

Jeremy W. Peters, Koresponden kanal kampanye Pilpres 2016 untuk The New York Times

Selama bertahun-tahun, baik Partai Demokrat maupun Republik telah menggunakan proses berbelit untuk memilih calon presiden, proses yang hanya melibatkan pemilih biasa secara tidak langsung. Ketika rakyat Amerika berbondong-bondong memilih kandidat dari luar partai, gerakan ini dibatasi oleh aturan main partai, dan mereka disadarkan dengan realitas. Kebingungan dan kemarahan mereka menambah kerentanan pemilihan umum atas tuntutan keadilan dan kesetaraan.

 


Tekanan Donald Trump terhadap Imigran akan Menjadi Bumerang

Bakal calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, telah mengemukakan detil rencana pembangunan tembok perbatasan antara AS dan Meksiko, jika ia menjadi Presiden AS. Trump menyampaikan, Meksiko harus membayar $5-10 millar untuk pembangunan tersebut, jika tidak, Trump berencana untuk memblokir pengiriman uang tenaga kerja Meksiko ke negara asalnya.

Nick Gass

Sanders Kalahkan Clinton di Wisconsin, Apakah Berpengaruh?

Nick Gass, Penulis di portal berita Politico.com

Bernie Sanders menang telak di pemilihan pendahuluan Partai Demokrat di Wisconsin, hari Selasa (05/04) lalu, yang merupakan kemenangan ketujuh dari delapan pertarungan melawan Hillary Clinton menuju pertarungan penentu di New York pada 19 April nanti. Kemenangan Sanders dalam dua minggu berturut-turut ini berperan penting untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi ancaman serius bagi Clinton sampai konvensi Partai Demokrat pada bulan Juli di Philadelphia.


Apakah Sanders bisa Mengejar 988 Suara Lagi untuk Memenangkan Nominasi Partai Demokrat?

Setelah kemenangan besar berturut-turut di Washington, Alaska, dan Hawaii pada Sabtu lalu—hari terbaik sepanjang masa kampanyenya—Bernie Sanders mempersempit margin dengan Hillary Clonton. Namun, Sanders masih memiliki pekerjaan rumah yang panjang. Sanders membutuh 988 suara lagi—hampir 57% untuk memenangkan mayoritas suara pemilihan pendahuluan Partai Demokrat.

Christina Wilkie

Kartu As Donald Trump untuk Fox News

Christina Wilkie , Wartawan politik, The Huffington Post

Ketika bakal calon presiden Partai Republik Donald Trump menyerang Fox News dan pembawa beritanya, Megyn Kelly, musim panas lalu, banyak pengamat politik melihat manuver tersebut sebagai awal kampanye Trump. Mengapa orang yang mengejar nominasi presiden dari Partai Republik menyerang jaringan media yang memiliki pengaruh besar terhadap elektorat Partai Republik?

 

Dadang Kusnandar

Bukan Buih

Dadang Kusnandar, Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah Kota Cirebon

SETIAP lembaga/ organisasi/ institusi pasti ada saatnya untuk memperbarui kepengurusan/ kepemimpinannya sesuai dengan AD/ART masing-masing. Pembaruan kepengurusan secara regular itu menandakan bahwa lembaga tersebut melaksanakan mekanisme kepengurusannya dengan baik. Sebaliknya jika kepengurusan suatu lembaga tidak berubah, konstan, atau tetap diisi wajah-wajah lama, mempertahankan status quo --maka lembaga tersebut mengalami stagnasi serta gagal dalam hal kaderisasi kepengurusan. Tidak terkecuali lembaga agama seumpama Muhammadiyah. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon 2010-2015 telah berakhir masa baktinya pada Sabtu 19 Maret 2016 dan Minggu 20 Maret 2016  menggelar Musyawarah Daerah (Musda) di SMK Muhammadiyah Kota Cirebon di Jl. Syarif Abdurahman (dulu bernama Jl. Bahagia). 

Dadang Kusnandar

Gaduh

Dadang Kusnandar, Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah Kota Cirebon

Presiden Joko Widodo disarankan untuk mengambil langkah yang bijak untuk meredam kegaduhan di kabinet. Tak perlu langsung menindak semua pihak, Jokowi harus lebih dulu menentukan mana menteri yang sebenarnya salah. Jangan sampai kegaduhan berakhir begitu saja, ya sudah yang penting diam. Atau semua yang ribut diganti, tapi perlu dicari siapa yang benar siapa yang salah, kata Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pereira awal Maret 2016 yang baru lalu.